Norma-norma-dalam-masyarakat

BAB I NORMA-NORMA DALAM MASYARAKAT

Standar kompetensi : 1. Menunjukan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kompetensi Dasar : 1.1.     Mendiskripsikan hakekat norma-norma, bebiasaan, adat-istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat. 1.2.     Menjelaskan hakekat dan arti peting hukum bagi warga negara. 1.3.     Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Indikator : Siswa dapat : 1.        Menjelaskan hakekat norma. 2.        Menguraikan macam-macam norma. 3.        Menjelaskan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. 4.        Menyebutkan macam-macam norma dilihat dari daya petingnya. 5.        Menjelaskan pengertian hukum. 6.        Menjelaskan pembagian hukum menurut sifat bentuk dan isinya. 7.        Menjelaskan petingnya norma hukum dalam kehidupan bernegara. 8.        Menjelaskan tujuan dan fungsi ditetapkannya hukum suatu negara. 9.        Memaparkan perilaku teman yang termasuk pelanggaran hukum. 10.     Menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku.

A. Pegertian-pengertian.

1.   Kesadaran adalah sikap menginsafi hak dan kewajibannya, kedudukan dan peran sertanya dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

     Kesadaran juga berarti kehendak / kemauan melaksanakan sesuatu yang timbul dari hati nurani sendiri tanpa paksaan dari orang lain.

2.     Norma adalah kaidah / ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Dalam kehidupan diperlukan norma untuk mengatur kehidupan  bermasyarakat agar tertib dan

teratur.

3.      Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang.

4.      Adat adalah kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan di hormati oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Adat juga berarti tata kelakuan yang bersifat kekal dan turun temurun.

5.      Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkahlaku sebagai aturan asli, tidak tertulis, sebagai pedoman sebagaian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pergaulan antar suku.

6.      Hukum adalah seperangkat peraturan, yang di buat oleh pejabat yang berwenang secara tertulis, yang mengatur  tingkahlaku manusia, berisi perintah dan larangan, bersifat mengatur dan memaksa, sehingga ada sanksi bagi yang melanggarnya.

B. Macam – macam  Norma.

1. Norma Agama             : berasal dari Tuhan, bersumber dari kitab suci.bersifat dogmatis (paten / tidak bisa ditawar-tawar), bersifat universal dan abadi.

2. Norma Kesopanan      : bersumber dari tata pergaulan.
3. Norma Kesusilaan       : bersumber dari hati nurani manusia.
4. Norma Adat                : bersumber dari tradisi.
5. Norma Hukum            : bersumber dari peraturan perundang-undangan,

  sanksinya tegas, bersifat mengikat, mengatur dan memaksa.

Sedangkan Klafikasi Norma ada 4 :

1. Usage (cara)    yaitu perbuatan yang harus dilakukan terhadap orang lain.

Pelanggar biasanya  mendapat sanksi celaan.

2. Folkways (kebiasaan) yaitu perbuatan yang di ulang-ulang oleh masyarakat.

Pelanggar  mendapat sanksi di pergunjingkan, sebagai bahan olok-olokan.

3. Mores (tata kelakuan) yaitu tata kelakuan yang harus diikuti masyarakat dan

di pandang sebagai kebenaran.

Pelanggar biasanya mendapat sanksi dikucilkan, didenda materil

atau hukuman fisik.

4. Custum (adat istiadat) yaitu aturan yang sudah mantap dan mencakup konsep sistem

budaya manusia dalam kehidupan sosial.

Pelanggar biasanya mendapat sanksi keras dari pengadilan adat.

Ciri – cirri  norma     :

     1.      Tertulis & tidak tertulis

2. Merupakan wujud gerak dinamis masyarakat.
3. Kebenaran antara norma yang satu dengan norma yang lain saling terkait.
4. Pelaksanaan norma bersifat timbal balik artinya satu orang melaksanakan norma, maka orang yang lain juga harus melaksanakannya.

Fungsi Norma :

1. Sebagai penuntun / pedoman bagi manusia.
2. Sebagai pengendali (kontrol sosial).
3. Mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan sebagai makluk Tuhan.

Sifat hukum adat ada 4 yaitu :

1. Tidak tertulis
2. Tradisional
3. Dapat berubah
4. Tidak di kodifikasikan yaitu tidak di tetapkan menurut UU secara tertulis.

C. Pentingnya Norma Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Manusia disamping sebagai makluk pribadi juga sebagai makluk social ( sifat dwi tunggal ). Karena  itu perlu memiliki kesadaran melaksanakan norma-norma yang berlaku, karena norma berfungsi untuk mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat agar tertib dan teratur sehingga tujuan bersama tercapai.

1.   Contoh sikap dan kesadaran diri dalam bermasyarakat :

a.   Menjaga kebersihan

b.   Menjaga kesehatan dan lingkungan.

c.   Menjaga keamanan lingkungan

d.   Membantu tetangga, dll.

2.   Contoh sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

a.   Cinta tanha air dan berbangsa.

b.   Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia.

c.   Mencintai kebudayaan.

d.   Mensukseskan pemilu.

e.   Membayar pajak untuk mensukseskan pembangunan, dll.

D. Kesadaran Hukum.

1.   Unsur-unsur hukum.

a.       Berupa seperangkat peraturan

b.      Diadakan oleh badan resmi / pejabat yang berwenang.

c.       Dibuat secara tertulis.

d.      Mengatur tingkahlaku manusia.

e.       Berisi perintah dan larangan.

f.       Bersifat memaksa.

g.      Ada sanksinya

Sedangkan ciri-ciri hukum ada 2 yaitu :

a.       Adanya perintah dan larangan.

b.      Perintah dan larangan itu harus ditaati.

2.   Fungsi dan Tujuan hukum

Fungsi Hukum adalah

a.       Membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tertib dan teratur.

b.      Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat.

c.       Menciptakan kesadaran masyaraklat untuk mentaati hukum.

Kesadaran hukum adalah sikap dan tingkahlaku manusia dalam masyarakat untuk memahami, mengerti, mentaati, tunduk dan patuh serta mengamalkan hukum itu dalam kehidupan sehari-hari agar tertib dan teratur. 

Prinsip Hukum ada 3

a.       Supremasi hukum  / kekuasaan tertinggi pada aturan hukum artinya tidak ada sewenang - wenang, seseorang bisa dihukum apabila terbukti melanggar hukum.

b.      Kedudukan yang sama di hadapan hukum.

c.       Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang / putusan – putusan   pengadilan. 

Syarat Negara Hukum

a.       Memiliki UU / peraturan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara.

b.      Memiliki alat-alat kelengkapan negara seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

c.       Ada bantuan rakyat (partisipasi rakyat) kepada alat-alat negara.

Contoh sanksi / hukuman dalam norma hukum adalah seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) :

a.   Hukuman Pokok

1). Hukuman mati.

2). Hukuman penjara.

3). Hukuman kurungan.

4). Hukuman denda.

b.   Hukuman Tambahan

1). Penyitaan barang-barang tertentu

2). Pencabutan hak-hak tertentu

3). Pengumuman putusan hakim.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, mengatur tingkahlaku manusia dan menjamin hak dan kewajiban warga negara.

Ada 3 teori tentang tujuan hukum :

a.       Teori Etis bahwa tujuan hukum untuk keadilan.

b.      Teori Utilitas bahwa tujuan hukum adalah kebahagian terbesar bagi manusia dalam jumlah banyak.

c.       Teori  Campuran bahwa tujuan hukum adalah menjamin kebutuhan manusia akan ketertiban dan agar hukum di ketahui dan dikenal masyarakat.

Pendapat ahli tentang tujuan hukum :

a.       L J Van Apeldoorn         : bahwa tujuan hukum menghendaki perdamaian

b.      Geny                                 : tujuan hukum untuk mencapai keadilan.

c.       J Van Kaut                      : menjaga kepentingan manusia agar tidak terganggu.

d.      Soebekti                            : mengabdi pada tujuan hukum.

e.       Utrech                              : menjamin kepastian hukum.

f.       Mohtar Kusumaatmaja : keteraturan dan ketertiban.

Negara hukum adalah negara yang penyelenggarakan pemerintahannya di dasarkan pada hukum yang berlaku.

Sedangkan sumber hukum nasional ada 2 yaitu :

a.       Pancasila

b.      UUD 45 

3.   Penggolongan Hukum.

a.   Menurut cara mempertahankannya ada 2.

1). Hukum Material, berisi peraturan-peraturan perintah dan larangan.

      Contoh : hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang.

2). Hukum Formal, berisi peraturan cara-cara mempertahankan hukum material.

            Contoh : hukum acara pidana, hukum acara perdata, dll

b.   Menurut isinya ada 2.

1). Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negara, negara dengan alat-alat perlengkapan negara.

Hukum Publik menitikberatkan pada kepentingan umum.

      Contoh : hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum Internasional.

2). Hukum Privat / hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lain.

      Hukum Privat menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Contoh :

a). Hukum perorangan (manusia sebagai subyek hukum).

b). Hukum keluarga (perkawinan, harta kekayaan suami – istri,  hubungan orang tua dengan anak, perwalian, pengampunan).

c). Hukum harta kekayaan ( mengatur hubungan hukum yang dapat di nilaikan dengan uang ).

      Hak mutlak adalah hak yang berlaku terhadap tiap orang.

      Hak perorangan adalah hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu.

d). Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang benda / kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia.

e). Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan produsen dengan konsumen dalam jual beli barang dan jasa. 

c.   Menurut sumbernya.

1). Hukum undang-undang.

2). Hukum kebiasaan

3). Hukum traktat (perjanjian antar negara).

4). Hukum doktrin

5). Hukum yurisprudensi ( putusan hakim )

d.   Menurut bentuknya.

1). Hukum tertulis ( dalam perundang-undangan ) ada 2 yaitu :

a) di kodifikasikan (KUHP, KUH, Perdata, dll).

b) tidak dikodifikasikan (hukum perkoperasian).

2). Hukum tidak tertulis  ( dalam keyakinan masyarakat ) / kebiasaan.

Konvensi adalah hukum dasar tidak tertulis tetapi langsung berlaku dalam praktek penyelenggaraan negara.

Kodifikasi adalah pembukuan bahan hukum sejenis secara sistemmatis, lengkap dalam kitab undang-undang.

e. Menurut sifatnya

1). Hukum yang mengatur.

2). Hukum yang memaksa.

f. menurut tempat berlakunya ada 4

1). Hukum Nasional

2). Hukum Internasional

3). Hukum Asing

4). Hukum Gereja

g. Menurut waktu berlakunya.

1). Ius Constitutum (hukum positif), sedang dan berlaku sekarang.

2). Ius Constituendum ( hukum cita – cita  / diharapkan ).

3). Ius Naturale / hukum asasi / hukum alam ( dimana-mana, segala waktu,

      terhadap siapa saja, di seluruh dunia).

h. Menurut wujudnya

1). Hukum Obyektif berisi peraturan secara umum

2). Hukum Subyektif (hak- hak terhadap seseorang).

Artinya petingnya hukum bagi warga negara.

a.       Memberi kepastian hukum.

b.      Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.

c.       Memberi ras keadilan, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman

5. Jenis Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat.

a. Bidang hukum melalui kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan LBH.

b. Bidang politik melaui lembaga perwakilan rakyat

                (MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota ).

c. Dalam organisasi kemasyarakatan : BPD, PGRI, KNPI.

6. Aspek-aspek kehidupan.

      Menurut Poenadi Poebacaraka dan Soerjono Soekanto, aspek kehidupan terdiri dari :

a.      Aspek kehidupan pribadi terdiri

-          kaidah agama / kepercayaan

-          kaidah kesusilaan

b.      Aspek kehidupan antar pribadi terdiri dari

-          kaidah sopan santun

-          kaidah hukum

Kebutuhan dan manusia menurut Abrahan Maslow ada 5 :

a.       Food, shelter and clothing            (makanan, perlindungan, pakaian).

b.      Safety of  self and property          (keamanan diri dan hak milik).

c.       Self esteem                     ( penghargaan / penghormatan diri).

d.      Self actualization              (aktualisasi ,diri).

e.       Love                               (mencintai).

Pendapat Marcus Tullius Cicero (106 - 43 SM).

      “Ubi Societas Ibi Ius” dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Pendapat Van Apeldoorn  :

      Hukum ada diseluruh dunia . dimana ada masyarakat manusia.

7. Tentang batasan hukum ada 2 macam ahli yang membedakan :

a.       Pakar / ahli yang tidak mau memberi batasan hukum  :

      Apeldoorn, Lemaire, Imanuel Kant.

b.      Pakar / ahli yang mau memberi batasan hukum.

1). Grotius                            : hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang dijamin keadilan.

2). Van Vollen Hoven            :  hukum  adalah gejala pergaulan yang bergolak terus menerus dan bentur-membentur dengan gejala lainya.

3).  Utrech                         : hukum adalah  himpunan peraturan (perintah –larangan  yang mengurus tata tertib dan harus di taati).

8. Beberapa istilah dalam hukum.

a.       Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.

b.      Penyidikan  adalah serangkaian tindakan penyidik  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c.       Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang di beri wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan.

d.      Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam UU.

e.       Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

f.       Penuntutan adalah tindakan penutut  umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan di putuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

g.      Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili.

h.      Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukasn oleh atau berdasar UU untuk memberi bantuan hukum.

i.        Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau kehendaknya berdasarkan bukti-bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.

j.        Terdakwa adalah seoarang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

k.    Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,  penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

l.        Macam-macam alat bukti.

Alat bukti dalam hukum perdata (Ps 1866 KUH Perdata)

1.      Bukti tulisan

2.      Bukti dengan saksi-saksi

3.      Persangkaan-persangkaan

4.      Pengakuan

5.      Sumpah

Alat bukti dalam hukum pidana (Ps 184 ayat 1 UU no 8 tahun 1981 tentang KUHP) ada 5 :

1.      Keterangan saksi

2.      Keterangan ahli

3.      Surat

4.      Petunjuk

5.      Keterangan terdakwa

m. Pihak yang hadir dalam persidangan.

      1. Dalam persidangan perkara perdata :

a. penggugat / kuasanya

b. tergugat / kuasanya

c. hakim

d. panitera/panitera pengganti

e. saksi-saksi dan saksi ahli

f. ahli bahasa

      2. Dalam perkara pidana

a. jaksa penuntut umum (JPU)

b. hakim

c. panitera/panitera pengganti

d. saksi/tersangka/terdakwa

e. penasihat hukum (pembela)

n. Alur proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Makamah Agung.

1. Pemeriksaan perkara perdata :

a. Surat gugatan

b. Jawaban gugat

c. Replik

d. Duplik

e. Pembuktian

f. Tanggapan terhadap alat bukti.

g. Musyawarah majelis hakim

h. Putusan pengadilan negeri ( Kabupaten )

i. Banding

j. Putusan pengadilan tinggi ( Propinsi )

k. Kasasi

l. Putusaan MA ( Negara )

m. Peninjauan kembali (PK)

n. Gugatan pihak ke tiga

2. Pemeriksaan Perkara Pidana :

a)      Berdasarkan data diBAP, hakim mencek/memeriksa kebenaran identitas terdakwa.

b)      Hakim menyuruh membacakan surat dakwaan kepada penuntut umum.

c)      Hakim memeriksa saksi-saksi berikut barang buktinya dan menayakan kebenarannya kepada terdakwa.

d)     Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan penasehat hukum untuk bertanya baik kepada saksi maupun kepada terdakwa.

e)      Penuntut umum menyampaikan tututan hukuman (rekuisitor) tetulis atau lisan dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada terdakwa dan atau penasehat hukum/pembela untuk menyampaikan pembelaannya (pledoi)

f)       Hakim memberikan / menjatuhkan putusan.

o. Beberapa contoh undang-undang antara lain :

1.      UU No   23 / 1997         tentang pengelolaan lingkungan hidup.

2.      UU No   8 / 1999           tentang perlindungan konsumen.

3.      UU No   41/ 1999          tentang kekuasaan.

4.      UU No   7 / 1989           tentang peradilan Agama Islam.

5.      UU No   1 / 1974           tentang perkawinan.

6.      UU No   39 / 1999         tentang HAM.

7.      Perma (Peraturan Makamah Agung) No 1 / 2002 tentang gugatan clas aktion.

p. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final untuk   :

1.      Menguji UU terhadap UUD

2.      Memutuskan sengketa kewenangan mengadili lembaga negara yang kewenagannya di berikan oleh UUD.

3.      Memutuskan pembubaran parpol.

4.      Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.

q. Macam-macam hak atas tanah :

1.      Hak milik atas tanah (dinyatakan dengan sertifikat)

2.      Hak guna usaha

3.      Hak guna bangunan

4.     
Hak pakai

5.     
Hak sewa.

BAB II PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

Standar Kompetensi :

2.     Mendiskripsikan makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama.

Kompetensi Dasar :

2.1       Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan.

2.2       Mendiskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama.

2.3       Menganalisis hubungan proklamasi dengan UUD 1945.

2.4       Menunjukkan skap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama.

Indikator : Siswa Dapat :

1. Menguraikan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
2. Menjelaskan arti kemerdekaan bagi suatu bangsa.
3. Menjelaskan suasana sikap PPKI tanggal 18-8-1945.
4. Menguraikan hasil-hasil sikap PPKI tanggal 18-8-1945.
5. Menjelaskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia.
6. Menjelaskan hubungan antara proklamasi dengan UUD ’45.
7. Mendemonstrasikan seorang tokoh muda yang mendambakan kemerdekaan.
8. Mendemonstrasikan tokoh tua yang berhati-hati dalam mengambil keputusan.
9. Mendemonstrasikan seorang tokoh yang berani menentukan sikap.

A.    Makna dan Hakekat Proklamasi

1. Proklamasi berarti pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, permakluman, pengumuman.
2. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka berarti bebas (dari perhambaan, penjajahan, dsb), berdiri sendiri, tidak terkena, lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain, leluasa.
3. Proklamasi kemerdekaan berarti pemberitahuan / pernyataan resmi kepada seluruh rakyat yang menjelaskan bahwa negara dan bangsa dalam keadaan bebas dan tidak terjajah lagi, tidak terikat dan tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu.
4. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hirosima dan Nagasaki (Jepang). Tanggal 8 Agustus 1945 Unisoviet menyatakan perang terhadap Jepang, menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat secara resmi kepada Sekutu (tanggal 14 Agustus 1945). Maka dengan cepat pemimpin Indonesia menanggapi situasi demikian, tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan oleh Pahlawan Proklamasi Soekarno dan Moh. Hatta, atas nama Bangsa Indonesia.
5. Peristiwa Menjelang Proklamasi

a.       BPUPKI (Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) badan ini di bentuk sebagai kelanjutan janji  Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia

Dibentuk            : tanggal 29 – April 1945

Dilantik              : tanggal 28 mei 1945

Anggota             : 62 orang

Ketua                 : Dr. Rajiman Widyodiningrat.

Sidang I             : tanggal 29 Mei 1945 s/d 1 juni 1945

Acara sidang I    : ”Memikirkan dasar negara Indonesia Merdeka ”       

Tanggapan peserta sidang

1). Mr. Muhamad Yamin (29 Mei 1945)

Mengajukan konsep dasar negara dua macam :

a.       Dalam pidatonya berisi sebagai berikut :

(1). Peri kebangsaan

(2). Peri kemanusiaan

(3). Peri  ketuhanan

(4). Peri kerakyatan

(5). Kesejahteraan rakyat

b.   Secara tertulis sebagai kelengkapan pidatonya

berisi rancangan UUD yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara sbb:

(1). Ketuhanan Yang Maha Esa

(2). Kebangsaan Persatuan Indonesia

(3). Rasa kemanusian yang adil dan beradap

(4). Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

(5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2). Mr. Supomo (31 Mei 1945)

Mengemukakan tentang konsep/faham/ide Integralistik yakni negara nasional, negara kesatuan, yang mencakup semua agama dengan watak dan ciri khasnya, harus mengatasi semua golongan, kelompok dan individu.

3). Ir Sukarno (1 juni 1945)

Usulannya tentang dasar negara sebagai berikut :

(1). Kebangsaan Indonesia

(2). Internasionalisme atau perikemanusiaan

(3). Mufakat atau demokrasi

(4). Kesejahteraan sosial

(5). Ketuhanan yang Maha Esa

Atas saran sahabatnya  yang ahli bahasa maka di beri nama ”Pancasila” sidang BPUPKI ditutup tanggal 1 Juni 1945 dan sebelum ditutup dibentuk panitia sembilan yang bertugas merumuskan pandangan yang di temukan dalam sidang tentang dasar negara.

b.      Piagam Jakarta/Jakarta charter (22 juni 1945).

Panitia sembilan tersebut terdiri dari :

1.      Ir. Sukarno

2.      Drs. Muh. Hatta

3.      Mr. A.A. Maramis.

4.      KH. Wahid Hasjim.

5.      Abdul Kahar Muzakir.

6.      Abikusno Tjokrosujoso

7.      Haji Agus Salim

8.      Mr. Achmad Subarjo

9.      Mr. Muhammad Yamin

Panitia tersebut berhasil merumuskan Piagam Jakarta (22 juni 1945) yaitu preambul berisi asas dan tujuan Indonesia Merdeka.

Rumusan dasar negara yang terdapat di dalamnya sbb :

1.      Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu juga disepakati :

1.      Islam adalah agama negara

2.      Presiden RI harus seorang yang berasal dari Agama Islam.

Karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta  maka di sebut ” Piagam Jakarta” atau Jakarta Charter.

Akan tetapi ,

Sehari setelah merdeka (18 – 8 - 1945) kesepakatan tersebut dipersoalkan orang-orang kristen yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia menyatakan tidak bersedia bergabung dengan RI kecuali jika ada unsur dalam Piagam Jakarta di hapuskan.

Setelah melalui proses yang dilakukan akhirnya kelompok Islam sepakat.

Unsur-unsur yang di persoalkan adalah :

1.      .......... Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di ganti dengan ” yang Maha Esa ” jadi sila pertama berbunyi ” ketuhanan yang Maha Esa

2.      Islam sebagai agama negara dihapus

3.      Presiden harus orang muslim dihapus

Hilangnya 7 kata dari piagam Jakarta dalam UUD 1945(pembukaan dan tentang tubuh UUD 45 ) Di nilai oleh sebagian besar umat Islam sebagai sebuah pengorbanan besar umat Islam demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara bangsa.

c.   Sidang BPUPKI ke II tanggal 10 s/d 17 Juli 1945.

Acara sidang : memutuskan rancangan batang tubuh undang-undang dasar nagara Indoneisa merdeka

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI di bubarkan oleh Jepang dan diganti PPKI.

d.   Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Dibentuk            : tanggal 7-8-1945

Anggota             : 21 orang

Ketua                 : Ir. Sukarno

Wakil ketua        : Drs. Muhammad Hatta.

Akhirnya jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 sehingga terjadi kekosongan kekuasaan dan Jepang tidak lagi berpengurus terhadap PPKI. Saat itulah pemimpin bangsa dengan cepat mempersiapan proklamasi kemerdekaan.

e.   Proklamasi kemerdekaan RI (17 – 8 - 1945)

Tanggal              : 17- 8 – 1945

Jam                     : 10.00 wib.

Tempat               : jln Pengangsaan Timur no 56 Jakarta

Proklamator        : Ir Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta ’atas nama bangsa Indonesia’.

Keesokan  harinya yakni tanggal 18 – 8 – 1945 PPKI  mengadakan sidang setelah keanggotaannya di tambah dari bentukan Jepang 21 orang menjadi mewakili bangsa Indonesia 27 orang dengan keputusan / ketetapannya :

1.      UUD RI yang dikenal dengan UUD 1945 terdiri dari

a). Pembukaan 4 alenia yang memuat :

-     dasar negara pancasila

-     asas politik dalam dan luar negeri

-     tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b). Batang tubuh sebagai konstitusi tertulis singkat dan supel

Terdiri dari : 16 bab

37 pasal

4 pasal aturan peralihan

2 ayat aturan tambahan

c).  Penjelasan

-     penjelasan umum

-     penjelasan pasal demi pasal

2.   Memilih Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden.

3.   Untuk sementara waktu pekerjaan Presiden di bantu oleh sebuah komitme Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

B.        Arti dan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang mendalam

yaitu :

1. Sebagai titik puncak perjuangan politik

sebagai titik awal perjuangan baru mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.

 Sebagai tanda lahirnya negara RI

2. Sebagai titik awal berlakunya tata hukum nasional dan berakhirnya tata hukum kolonial.
3. Proklamasi sebagai suatu hukum pembentukan NKRI
4. Proklamasi bukanlah tujuan ahli melaikan sebagai awal dan alat untuk mencapai cita-cita bangsa.
5. Proklamasi berarti merdeka dalam bidang politik yang mempunyai kedudukan penuh.

Sikap Indonesia terhadap penjajah adalah :

1. Penjajah di atas dunia harus di hapuskan.
2. Penjajah tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.
3. Kemerdekaan wajib di pertahankan.
4. Persatuan dan kesatuan wajib kita tegakkan.

Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.

1. Perasan senasib 350 tahun dijajah.
2. Kebangkitan nasional 20 Mei 1908 jaman perintis oleh organisasi Budi Utomo (Dr. Wahidin Sudiro Husodo).
3. Sumpah pemuda 28 oktober 1928 jaman penegas oleh Moh. Yamin dengan sumpah pemuda.

1.      Kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia

2.      Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia.

3.    Kami putra dan putri Indonesia menjunjung laksana persatuan bahasa persatuan bahasa Indonesia.

4. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 – 8 – 45 jaman pendobrak oleh pahlawan proklamasi Sukarno – Hatta.

C.  Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama.

1.   Pengertian kontitusi

a.   Menurut Aristoletes (Yunani kuno).

Beliau membedakan antara :

Politea diartikan sebagai konstitusi.

Nomia diartikan sebagai Undang-undang

Kontitusi berasal dari Bahas latin dari kota Constituo.

Bahasa Perancis ”coustituir yang berarti membentuk bahasa Belanda Groundwet, berarti UUD (grond = dasar dwet = UU). Bahasa jerman dari kata Grund gesetz UUD (grund = dasar, gesetz = UU)

Dari bahasa Inggris dari kota Coustitution (konstitusi) yang berarti UUD.

b.   Menurut para ahli :

1.   Kamus besar bahasa Indonesia, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (UUD dsb) : UUD suatu negara.

2.   Chairil Anwar, konstitusi berati fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya.

3.   Sri Sumantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

      Jadi konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

c.   Ahli yang membedakan antara konstitusi dengan UUD

1.   L.J Van Apeldoorn : UUD adalah bagian tertulis dari kontitusi, konstitusi memuat peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.

2.   Herman Heller

      Kontitusi mempunyai arti luas dari pada UUD sebab kontitusi tidak hanya semata-mata bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

2. Suasana kebatinan konstitusi negara.

Dalam suasana haru dan gembira, anggota PPKI melakukan sidang PPKI I tanggal 18 – 8 – 1945 dengan agenda menyusun suatu tatanan mengenai kehidupan kenegaraan Indonesia.

Agar mewakili bangsa Indonesia, PPKI ditambah anggotanya menjadi 27

3. Sifat dan fungsi konstitusi negara

a.       Fleksibel (luwes) : memungkinkan adanaya perubahan sewaktu – waktu sesuai perkembangan masyarakat. Contoh : konstitusi Inggris dan Selandia baru.

b.      Rigid : sulit diubah kapanpun. Contoh : konstitusi Amerika, Kanada, Jerman.

Fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sehingga pelanggaran kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

Tujuan konstitusi ada 2 :

1. membatasi kekuasan negara.
2. Menjamin hak-hak asasi (HAM) warga negara.

D. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945

Proklamasi adalah keputusan politik tertinggi sebab :

1. proklamasi  kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik dan merupakan titik awal perjuangan baru mengisi kemerdekaan.
2. proklamasi kemerdekaan sebagai tanda ukirnya NKRI
3. proklamasi sebgai titik berangkat pelaksanaan Ampera.

Proklamasi merupakan salah satu sumber hukum bagi negara Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi pengesahan UUD 45

Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental sebab :

1. Dibentuk oleh pendiri negara Indonesia (PPKI).
2. Pembukaan UUD 45 memuat.

a.       Tujuan negara (alinea 4).

b.      Asas politik negara yaitu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat.

c.       Falsafah negara.

3. Pembukaan  UUD 1945 menetapkan adanya UUD.

Pembukaan UUD 45 mepunyai kedudukan lebih tinggi dai pada batang tubuh UUD 1945 karena : di dalam pembukaan UUD 45 terancam pernyataan kemerdekaan Indonesia dan merupakan kaidah negara yang fundamental.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 45

1.   Pokok pikiran persatuan.

2.   Pokok pikiran keadilan sosial.

3.   Pokok pikiran kedaulatan rakyat.

4.   Pokok pikiran ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sistem pemerintahan negara Indonesia

(tujuh kunci pokok sistem pemerintahan nagara Indonesia).

1. Indonesia adalah negara ayang berdasar atas hukum, tidak atas dasar kekuasaan.
2. Sistem konstitusioanal.
3. Penyelenggara pemerintah negara adalah presiden.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut UUD.
5. Presiden dan DPR sebagai lembaga tinggi negara adalah sederajat
6. Dalam menjalankan tugas pemerintahan , presiden di bantu oleh meteri-menteri negara.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

UUD / konstitusi yang berlaku di Indonesia.

1. UUD 45 (18 – 8- 1945 s/d 27- 12 - 1949).
2. konstitusi RIS (27 – 12 – 1949 s/d 17 – 8 - 1950)
3. UUDS 1950 (17 – 8 – 1950 s/d 5 – 7 - 1959)
4. UUD 45 (5 – 7 – 1959 s/d sekarang tetepi MPR masa bakti 1999 s/d telah mengadakan amademen terhadap UUD 1945).

E. Sikap Positif.

1.   Sikap positif terhadap proklamasi yang harus kita tumbuhkan adalah

a.   menghargai jasa pahlawan.

b.   membela kemerdekaan dari segala AGHT

c.   rela berkorban demi bangsa dan negara

d.   menentang sikap yang menggangu ketertiban dan keamanan

e.   berpartisipasi dalam HUT proklamasi

f.    penuh himat ketika mengibarkan bendera

g.   menjaga keindahan dan kebersihan

h.   menghormati hak dan kewajiban membela negara

i.    rajin belajar

j.    sporty, jujur dan tanggung jawab.

k.   mendukung upaya untuk tegaknya NKRI

l.    mendukung pembangunan Nasional.

2.   sikap positif terhadap kontitusi pertama.

a.   mendukung bentuk negara kesatuan

b.   mendukung pemerintahan republik

c.   mendukung sistem pemerintahan presidensil.

d.   menghargai budaya demokrasi

e.   mendukung pemilu

f.    menghargai proses pergantian kepemimpinan nasional secara aman dan damai.

g.   menghargai masyarakat religius

h.   menghargai harkat-martabat manusia.

i.    menjujung tinggi proses peradilan yang bebas

j.    menjauhi pelaksanan HAM

k.   menjujung tinggi hukum dan pemerintahan

l.    mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka

m. mendukung terselengaranya keadilan sosial.

n.   menghargai norma-norma dan budaya.

o.   cinta tanah air dan bangsa.

p.   gotong royong dan kerja sama.

q.   semangat pendidikan dan belajar dll.

Share this post